Banjir bandang Sumatra Barat pada akhir 2025 menyingkap jejak yang lebih panjang dari curah hujan: bukit dikeruk, lahan dibuka, dan perkebunan meluas. Dari sana, jejak tanah mengikuti tandan sawit dan material tambang, melewati tengkulak dan peron, sebelum bermuara pada jaringan bisnis global. Di antara kebun dua hektare petani dan konsesi ratusan ribu hektare korporasi, peta itu mempertemukan nama, lahan, izin, dan kebijakan.

Raung gergaji mesin terdengar samar dari balik bukit. Suaranya timbul-tenggelam, terbawa angin yang menyusuri lembah. Sesekali gerungan itu bersahutan dengan dengung tonggeret. Di bawahnya, jalan tanah berbatu membelah lereng terjal menuju hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Air Dingin, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatra Barat.

Kebun dan pepohonan tumbuh berendeng di antara busut-busut. Hijau masih mendominasi, tetapi tidak lagi utuh. Di beberapa bagian tebing, pepohonan menghilang. Tanah merah terbuka. Batu-batu berserakan. Jejak lintasan alat berat membekas di permukaan tanah.

Sejak awal 2000-an, lereng-lereng itu perlahan berubah. Pembukaan lahan untuk perladangan, objek wisata, hingga pembalakan mengubah bentang alam. Dalam beberapa dasawarsa, hampir 800 hektare tutupan hutan di DAS yang menopang kehidupan lebih dari 160 ribu jiwa itu hilang.

Akhir Juli lalu, di salah satu lereng yang masih hijau, Noa sedang beristirahat di sebuah gubuk kayu. Dangau itu berada sekitar tiga ratus meter di atas permukaan laut. Di sekelilingnya tumbuh pohon-pohon besar: durian, petai, pinang, manggis, sengon, hingga meranti-banio.

Sebagian pohon telah ditanam Noa lebih dari tiga dekade silam. Ia membeli lahan dari penghulu suku di nagari setempat, pemimpin adat yang menguasai tanah ulayat. Harganya, Rp1.000 per meter persegi. Kini, harga tanah yang masih tertutup hutan sekitar Rp35 juta per hektare.

Selagi Noa melepas lelah, kendaraan bermuatan kayu keluar-masuk. Sesekali, pengendara motor trail melintas. Perawakannya tinggi dan rambut cepak.

Vila itu punya Fauzi Bahar, mantan Wali Kota Padang dua periode (2004-2014)—kini Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM). Noa menyebut pensiunan perwira menengah TNI Angkatan Laut itu menguasai beberapa bidang lahan.

Seratus meter dari gubuk Noa, lebih dari lima pekerja tampak bertukang di lahan datar. Luasnya kira-kira setengah lapangan sepak bola. Mereka mengaduk semen dan menancapkan patok-patok.

Puluhan meter di atasnya, tiga pekerja menyambungkan pipa untuk menyalurkan air ke tempat mandi, cuci, dan kakus. Mereka bekerja di proyek pembangunan kandang ayam.

Salah satu pekerja berasal dari Jawa Timur. Ia bilang, selain kandang ayam, di atas bukit akan berdiri sebuah vila. Setahunya, proyek tersebut berhubungan dengan Fauzi.

Lokasi dimaksud berada di bagian atas DAS Air Dingin, sekitar titik nol derajat lintang selatan dan seratus derajat bujur timur. Jalan menuju bukit menanjak dan sedikit curam. Permukaannya sudah rata, seperti baru dibuka menggunakan ekskavator. Rencananya, jalur menuju lokasi akan diperkeras dengan beton.

Fauzi membantah akan mendirikan vila. Ia mengatakan rencana di atas bukit itu adalah lapangan golf. Baginya, padang golf juga punya fungsi penghijauan. Saat ini, ia sedang mempertimbangkan sejumlah tawaran kerja sama.

Adapun lahan-lahan yang dikuasai Datuak Sati itu tersebar di beberapa titik. Semuanya memiliki alas hak.

Fauzi pernah menawar lahan Noa karena akses menuju bukit melewati kebunnya. Noa menolak. Baginya, dua hektare tanah itu bukan sekadar sebidang lahan. Ia menggantungkan hidup dari sana.

Kurang lebih enam kilometer dari gubuk Noa, Sungai Batang Air Dingin membawa air ke permukiman warga.

Pada 27 November 2025, malam belum beranjak ketika Mery Osman mondar-mandir di rumah papannya. Istri dan anaknya sudah tidur. Rumah panggung itu berdiri sekitar 30 meter dari bibir sungai, bersebelahan dengan perumahan mewah, Lumin Park.

Hujan sudah turun hampir seminggu. Dari hari ke hari, permukaan air terus naik.

Malam itu, seorang kerabat di Aceh mengabarkan kampung mereka diterjang banjir. Rumahnya rusak parah. Kabar tersebut membuat Mery makin gelisah.

Ia akhirnya berbaring. Mata baru terpejam sebentar ketika lantai rumah bergetar. Suara hujan masih terdengar. Dari luar muncul bunyi lain—gemuruh panjang, diselingi dentuman batu.

Bah datang.

Mery membangunkan istri dan anaknya. Listrik padam. Rumah seketika gelap. Ia mencari jalan keluar dengan mengandalkan ingatan.

Air sudah mengepung rumah. Sambil mengumandangkan azan, Mery berenang menuntun istri dan anaknya menjauh dari sungai.

Menjelang pagi, air berangsur surut. Rumah-rumah yang semalaman terendam menyisakan lumpur, batu, dan batang kayu. Banyak yang rusak parah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat mencatat delapan orang meninggal. Air meluas ke sebagian besar wilayah Kota Padang menuju laut. Ratusan rumah mengalami kerusakan ringan hingga berat.

Sebanyak 31.845 warga terdampak. Kecamatan Koto Tangah menjadi wilayah dengan jumlah warga terdampak paling banyak, mencapai 21.488 jiwa, disusul Kecamatan Padang Utara dengan 4.898 jiwa. Total, 17.220 warga mengungsi.

Di ujung perjalanan air, laut menyimpan apa saja yang dibawanya dari daratan. Ratusan bonggol kayu menumpuk di tepian pantai Kota Padang. Sebagian masih utuh, sebagian patah, sebagian lain telah berubah menjadi potongan-potongan kayu.

Durian, sengon, dan meranti kuning termasuk jenis kayu yang ditemukan Bareskrim Polri. Ada kayu hasil gergajian, ada pula batang yang tercabut bersama akar. Sebagian lainnya tercerabut akibat longsor atau terbawa aktivitas pembukaan lahan menggunakan loader.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatra Barat mendapati sebagian kayu berkaitan dengan pembukaan lahan di hulu DAS Air Dingin. Citra satelit Maxar memperlihatkan kawasan hulu masih didominasi tutupan hutan pada 2021. Perubahan tutupan lahan mulai terlihat pada periode 2022–2025.

Penginderaan udara menunjukkan puluhan titik lahan terbuka. Luas masing-masing sekitar 1–5 hektare.

Salah satu titik pembukaan lahan berada di kawasan yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan padang golf milik Fauzi. Tepat di bawah lokasi tersebut, perubahan lanskap tampak lebih jelas. Sebuah longsoran besar memotong lereng. Pohon-pohon tumbang, sementara kayu dan bongkahan tanah berserakan di sepanjang jalur longsor.

Dari atas bukit, material bergerak mengikuti kemiringan tanah menuju bagian bawah. Jalurnya kemudian bertemu dengan aliran air yang bermuara ke daerah tempat tinggal Mery.

Penelusuran WALHI menemukan bagian lain dari lahan Fauzi. Pada titik koordinat -0.817117, 100.406617, citra satelit kemudian ditumpangtindihkan dengan peta kawasan hutan. Hasil overlay, sebagian lahan tersebut berada dalam kawasan hutan lindung, sebagaimana SK 6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021.

WALHI kemudian menyusuri perizinan kehutanan pada areal itu. Hasilnya, mereka tak mendapati izin lahan dimaksud.

Sebelum — 19 Juni 2024 Sesudah — 27 Juli 2025

Fauzi mengatakan baru mengetahui belakangan bahwa sebagian kawasan itu tercatat sebagai hutan lindung. Baginya, status tersebut sulit dipadukan dengan bukti kepemilikan yang ia pegang.

Fauzi juga membantah pembukaan lahannya menjadi penyebab banjir bandang. Ia menyebut tanahnya berada jauh dari sungai dan terletak di kaki bukit.

“Jarak tanah saya dengan sungai sekitar 700 meter, dan di atas tanah saya masih ada pembangunan lain,” ucapnya. “Kenapa hanya lahan saya yang disorot?”

Sehari sebelum banjir di DAS Air Dingin mencapai puncaknya, Sungai Batang Kuranji di Kecamatan Pauh, Kota Padang, juga mulai meninggi. Warga di sekitar bantaran kali mendapat peringatan agar segera mengungsi.

Idris masih bertahan di rumah.

Ketika peringatan pertama datang, ia belum rela meninggalkan seluruh harta bendanya. Idris meminta istri dan anaknya lebih dahulu pindah ke kontrakan di tempat yang lebih tinggi. Mereka hanya membawa pakaian dan beberapa kebutuhan penting.

Saat itu, air sudah masuk ke rumah. Idris belum beranjak karena melihat debit air masih terkendali.

Malam harinya, peringatan banjir bandang kembali terdengar. Kali ini, Idris tak sempat menyelamatkan apa-apa.

Ia bersama keluarga bergegas menuju bukit dan bergabung dengan warga lain. Dari tempat pengungsian, mereka mendengar kabar bahwa bendungan PLTA Batu Busuk jebol.

Tak lama berselang, air bah meruak kampung mereka. Ribuan warga terdampak. Akses menuju kampung terputus dan puluhan rumah hancur. Rumah Idris tak lagi menyisakan bangunan; sekitar 13 rumah warga lainnya mengalami nasib serupa.

Selama mengungsi, makanan seadanya menjadi penyambung hidup. Hampir berminggu-minggu Idris dan para pengungsi makan mi instan.

Bongkahan batu dan kayu-kayu gelondongan ikut terseret dari hulu. Batang-batang kayu yang terbawa arus menghantam rumah dan fasilitas umum.

Di bagian hulu DAS Kuranji, hamparan rimba mulai terputus-putus. Sejumlah bidang tanah terbuka di antara pepohonan yang tersisa. Kayu-kayu berserakan di lahan yang baru dibuka.

Salah satunya berupa kebun sekitar tiga hektare yang ditanami durian, manggis, dan alpukat. Seorang pria paruh baya mengelola kebun tersebut dan tinggal di sebuah pondok kayu. Di salah satu dinding pondok, tergantung jam bertuliskan Donal Ardi, anggota DPRD Kota Padang.

Donal merupakan anggota legislatif periode 2024–2029. Lima warga di kawasan itu mengatakan lahan tersebut kepunyaan Donal.

Tiga kilometer lebih ke atas bukit, tepat di atas bendungan Batu Busuk yang rusak dilanda banjir, terdapat lahan lain yang dikuasai Donal. Politisi Partai Gerindra itu memang berasal dari kawasan DAS Kuranji dan memiliki peternakan ayam di sana.

Lima warga tadi bilang, Donal kerap mendatangi lahan di atas bendungan. Dua di antaranya beberapa kali melihat Donal mengendarai sepeda motor menuju lahannya.

Banjir malam itu juga menyentuh lahan miliknya. Salah satu bangunan Donal yang berada di bawah bantaran sungai ikut terseret arus.

Donal tak merespons ketika dimintai tanggapan. Selama berhari-hari, pesan dan panggilan telepon tidak memperoleh jawaban.

Di lapangan, jejak pembukaan lahan terlihat di sejumlah titik lain. WALHI juga menemukan aktivitas pembalakan di hulu DAS Kuranji, termasuk pemanfaatan alur sungai sebagai jalur mengalirkan kayu hasil penebangan.

Salah satu lahan terbuka yang disebut milik Donal berada pada titik koordinat -0.874590, 100.480524. Hasil overlay dengan peta kawasan hutan menunjukkan titik tersebut berada dalam kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa Bukit Barisan. WALHI tak mendapati perizinan kehutanan untuk aktivitas pembukaan lahan.

Sekitar tiga puluh menit dengan sepeda motor dari kawasan pembukaan lahan, bukit-bukit di Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, tampak seperti dikoyak. Tanah terbuka menganga di antara pepohonan yang tersisa. Sebagian bukit berubah menjadi lubang-lubang besar yang menampung genangan air.

Setiap hari, kendaraan bermuatan berat keluar masuk kawasan itu. Pasir dan batu diangkut dari perut bukit menuju tempat lain. Debu mengepul setiap kali truk-truk melintas.

Dalam beberapa tahun terakhir, Gunung Sarik menjadi lokasi pertambangan galian C. Ketika banjir melanda Kota Padang, pemerintah menyegel sejumlah area. Sedikitnya, lima perusahaan terkena penyegelan: PT Perambahan Jaya Abadi, PT Dian Darell Perdana, PT Lita Bakti Utama, PT Jumaidi, dan PT Solid Berkah Ilahi.

Hasil verifikasi lapangan Kementerian Lingkungan Hidup menemukan pembukaan tambang yang dibiarkan terbengkalai tanpa reklamasi. Di beberapa titik, petugas tak mendapati pemantauan terhadap air larian dan potensi longsor. Petugas bahkan menemukan sejumlah pembukaan lahan lain tidak dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan.

Segel tak serta-merta menghentikan aktivitas.

Pada akhir Juli, alat-alat berat masih bekerja di kawasan tambang. Truk-truk hilir mudik membawa material, sementara warga setempat mengeluhkan debu.

Minggu pertama Agustus, daerah tersebut kembali banjir.

Di antara kawasan tambang itu berdiri PT Perambahan Jaya Abadi (PJA). Wilayah operasional perusahaan berada di bagian tengah DAS Kuranji, kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan pengatur tata hidrologi wilayah hilir Kota Padang.

Telaah spasial terhadap peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan citra satelit menunjukkan batas terluar wilayah izin PJA berjarak sekitar 45 meter dari permukiman penduduk.

Aktivitas pengerukan bukit berlangsung sedekat itu dengan tempat tinggal warga. Suara alat berat, getaran, hingga material dari lereng terbuka menjadi bagian dari keseharian mereka.

Berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Padang tahun 2023, separuh area tambang berada di zona pertanian hortikultura. Kawasan itu juga ruang lindung budi daya terbatas.

PT PJA bukan nama baru dalam persoalan tambang. Pada Desember 2024, perusahaan tersebut terjerat kasus hukum terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, termasuk aktivitas pertambangan dan tata kelola operasional perusahaan.

Komisaris PT PJA adalah Romenio Roberto. Ia tercatat sebagai Guru Kelas Ahli Pertama di SD Negeri 18 Limau Lunggo.

Izin Setelah Banjir

Di tengah aktivitas tambang yang masih berjalan dan warga yang kembali berhadapan dengan banjir, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mengeluarkan izin baru.

Gubernur Mahyeldi Ansharullah menerbitkan dua izin, salah satunya untuk PT Dayan Bumi Artha (DBA). Perusahaan ini menambang batu andesit di Nagari Kasang, Kabupaten Padang Pariaman. Izin itu keluar sekitar sebulan setelah Sumatra Barat diterjang bencana yang berdampak terhadap ribuan orang.

Luas konsesi tambang sekitar delapan hektare. Lokasinya berada di kawasan perbukitan dengan lereng terjal.

Nagari Kasang bukan daerah yang baru mengenal banjir. Sejak 2016, wilayah tersebut berulang kali terkepung air bah.

Pada Mei 2026, WALHI mendatangi Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Barat. Mereka melaporkan Mahyeldi atas dugaan maladministrasi dan pengabaian keselamatan warga dalam penerbitan izin tambang andesit.

Mahyeldi menolak tuduhan tersebut. Baginya, penerbitan izin telah memenuhi proses administrasi pelayanan publik.

Sementara itu, di sejumlah tempat lain di Sumatra Barat, warga yang kehilangan rumah akibat galodo masih menjalani hari-hari di tempat pengungsian.

Hampir delapan bulan setelah banjir bandang, Ratmiati dan suaminya masih tinggal di hunian sementara. Mereka menempati petak berukuran 33 meter persegi di Desa Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Atap seng menyimpan panas siang, dinding papan semen menahan angin malam.

Cahaya hanya masuk dari satu jendela. Kasur dan bantal tergeletak di lantai. Di pojok, dua karung beras terbaring berdampingan—masing-masing lima kilogram.

Ia terdiam sejenak. Air matanya jatuh. Bibirnya bergetar ketika mengingat kembali banjir bandang yang mengubah hidup mereka.

Bukan cuma rumah yang lenyap. Barang-barang berharga, pakaian, perabot, dan harta yang dikumpulkan selama bertahun-tahun ikut ditelan banjir. Puluhan sanak saudara meninggal.

Galodo datang pada pengujung November 2025, hampir bersamaan dengan bencana yang menerjang sejumlah wilayah Sumatra Barat. Selama lima hari, 27–31 November, hujan deras dan gelombang air besar menerjang Agam.

Kampung-kampung rusak berat. Satu desa bahkan rata dengan tanah. Lebih dari 200 orang meninggal. Puluhan lainnya belum ditemukan hingga kini.

Fasilitas umum sempat lumpuh. Kampung Ratmiati termasuk wilayah yang kemudian ditetapkan sebagai zona merah. Warga dilarang kembali karena kawasan tersebut dianggap berbahaya.

Sawah dan kebun, tempat banyak warga selama ini menggantungkan hidup, ikut rusak. Ketika kampung tak lagi boleh ditempati, lahan pertanian pun tak dapat menjadi tempat mereka kembali bekerja.

Kini, di ruang 33 meter persegi itu, Ratmiati dan suaminya menjalani hidup sambil mencari penghasilan dari tempat lain. Ada warga yang mengambil hasil hutan. Ada pula yang menjadi buruh tani.

Tiga kilometer dari pengungsian, Petrizawati sedang mengajar. Tempatnya mendidik bukan lagi bangunan PAUD. Ia menyerupai hunian sementara, hanya sedikit lebih luas. Sekolah darurat itu berdiri di pinggir jalan.

Petrizawati berusia 57 tahun. Rumahnya hilang ditelan galodo. Dahulu, kediamannya berhadapan dengan sekolah darurat–tempatnya mengajar sekarang.

Sebelum air mencapai kampung Ratmiati, banjir lebih dahulu melewati tempat tinggal Petrizawati. Arus menghantam rumah dan bangunan di sepanjang jalurnya. Keluarganya selamat, tetapi seluruh harta benda mereka ludes.

Petrizawati kini mengontrak rumah. Ia tidak tinggal di hunian sementara karena lokasinya terlalu jauh dari sekolah darurat.

Setiap hari, ia kembali ke tempat yang paling dekat dengan rumahnya yang sudah tidak ada. Di depan jalan rumah itu, anak-anak kembali belajar.

Di antara murid Petrizawati, ada seorang anak yang kehilangan ibunya dalam galodo. Anak itu adalah buah hati Putra.

Ketika banjir datang, Putra dan keluarganya masih di rumah. Ia dan istrinya membagi tugas untuk menyelamatkan keluarga.

Putra membawa keempat anaknya mencari tempat aman. Sedangkan istrinya berlari menuju rumah orang tua mereka. Ia hendak menyelamatkan kedua mertuanya dan seorang adik iparnya. Mereka tidak sempat menyelamatkan diri.

Putra kemudian menerima kabar bahwa istrinya, kedua mertuanya, dan seorang adik iparnya terseret arus. Keempatnya ditemukan tewas puluhan meter dari lokasi.

Sejak malam itu, Putra menjalani hidup sebagai ayah sekaligus ibu bagi empat anaknya. Ia berjualan makanan ringan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dari hari ke hari, ia mencari rezeki di depan sekolah.

Perubahan Bentang Alam

Pagi tetap berjalan setelah galodo pergi.

Putra berjualan makanan ringan. Petrizawati mengajar anak-anak di sekolah darurat. Ratmiati menghitung persediaan beras di sudut ruangan.

Galodo tak hanya menerjang kampung mereka.

Selain Kota Padang dan Agam, sedikitnya 13 dari 19 kabupaten/kota di Sumatra Barat terdampak banjir. Air datang dari berbagai arah, melewati kampung, kebun, jalan, dan permukiman.

Sejumlah riset dan diskusi masyarakat sipil kemudian mengkaji perubahan bentang alam Sumatra Barat yang mengiringi bencana itu: deforestasi, alih fungsi hutan dan lahan, aktivitas tambang, perkebunan, hingga indikasi pelanggaran hukum dan tata ruang. Perubahan tersebut berlangsung dalam rentang waktu yang panjang.

Data Map Biomass mencatat tutupan hutan di Sumatra Barat menyusut dari sekitar 2,75 juta hektare pada 1990 menjadi sekitar 2,40 juta hektare pada 2024. Dalam kurun 34 tahun, sekitar 354.651 hektare tutupan hutan hilang.

Catatan Global Forest Watch, kehilangan hutan terus berlangsung dalam satu dekade terakhir. Pada periode 2016–2025, Sumatra Barat kehilangan sekitar 374.407,8 hektare tutupan hutan, atau rata-rata sekitar 37,4 ribu hektare setiap tahun.

Hutan yang lenyap kemudian berganti wajah. Sebagian menjadi perkebunan, sebagian berubah menjadi lahan terbuka, pertambangan, permukiman, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya.

Sektor sawit menjadi salah satu bagian terbesar dari perubahan itu. Selama lebih dari tiga dekade, luas perkebunan sawit di Sumatra Barat hampir mencapai 600 ribu hektare.

Luas itu terlihat berbeda ketika peta perkebunan sawit ditumpangtindihkan dengan peta daerah aliran sungai yang terdampak banjir.

Hasil pemantauan Auriga Nusantara menunjukkan sekitar 75 DAS di Sumatra Barat terendam banjir. DAS tersebut tersebar hampir di seluruh kabupaten/kota. Dari berbagai sumber terbuka, jumlah DAS di Sumatra Barat mencapai 384.

Di dalam 75 DAS tersebut, Auriga menemukan 38 perusahaan atau perorangan yang memiliki konsesi perkebunan sawit. Luas keseluruhannya sekitar 80 ribu hektare.

Salah satu bentang itu berada di DAS Masang Kanan, Agam. Di kawasan ini berdiri PT Perkebunan Pelalu Raya (PPR) dan PT Inang Sari. Keduanya termasuk perusahaan yang izin atau konsesinya dicabut pemerintah setelah banjir besar melanda Sumatra.

PPR dan Inang Sari bukan satu-satunya perusahaan yang menguasai lahan di DAS Masang Kanan. Ada PT Agra Masang Plantation (AMP), anak perusahaan Wilmar Group dengan konsesi nyaris 8.000 hektare.

Konsesi AMP ikut terdampak banjir pada November 2025. Berbeda dengan PPR dan Inang Sari, izin AMP tidak dicabut. Perusahaan tersebut masih beroperasi hingga kini.

Dari 38 entitas yang memiliki konsesi di wilayah DAS terdampak banjir tersebut, hanya dua yang izinnya dicabut pemerintah. Kedua nama itu kembali ke DAS Masang Kanan: PPR dan Inang Sari.

Juli lalu, WALHI menerima laporan masyarakat soal luapan limbah PT PPR. Setidaknya, tiga kali terjadi kebocoran limbah sejak pencabutan HGU.

Riwayat kedua perusahaan tersebut juga memperlihatkan satu hal lain. HGU PPR telah berakhir pada 2018, sedangkan HGU Inang Sari berakhir pada 2023. Pencabutan izin keduanya dilakukan setelah masa berlaku HGU berakhir.

Di luar 80 ribu hektare konsesi yang tersebar di DAS terdampak banjir di Sumatra Barat, ada lahan perkebunan dalam skala yang jauh lebih besar.

Pemerintah membentuk PT Agrinas Palma Nusantara pada 16 Januari 2025. Operasional perdana perusahaan itu dimulai pada 10 Maret 2025.

Agrinas berada di bawah naungan Danantara. Perusahaan tersebut ditugaskan mengelola aset perkebunan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi nasional.

Beberapa bulan setelah beroperasi, Agrinas menerima pengelolaan 221 ribu hektare perkebunan kelapa sawit yang disita dari PT Duta Palma Group dalam perkara korupsi dan pencucian uang. Aset tersebut diserahkan kepada Agrinas karena kejaksaan khawatir pengelolaan barang bukti berupa perkebunan sawit tidak terkendali dan berpotensi memicu konflik sosial.

Luas lahan yang diserahkan kemudian bertambah.

Penelusuran Indonesia Leaks, sepanjang Maret–September 2025, lahan sitaan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang diserahkan kepada Agrinas mencapai 1.507.583,98 hektare.

Di dalam perusahaan itu, sejumlah mantan perwira tinggi militer menempati posisi penting. Direktur Utama adalah Agus Sutomo, purnawirawan perwira tinggi TNI AD yang pernah menjabat Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan. Kursi Komisaris Utama ditempati Wisnoe Prasetja Boedi. Ia pensiunan tentara dengan jabatan terakhir Inspektur Jenderal TNI AD.

Dari tingkat nasional, peta penguasaan lahan itu kembali mengarah ke Sumatra Barat.

Salah satu nama yang muncul adalah Incasi Raya Group. Korporasi yang dibangun keluarga Gunawan itu memiliki sejumlah anak perusahaan, di antaranya PT Incasi Raya, PT Sumaterajaya Agrolestari, PT Sumber Andalas Kencana, dan PT Bina Pratama Sakato Jaya (BPSJ).

BPSJ menguasai hampir 10 ribu hektare lahan. Dalam sebuah dokumen terbuka, salah satu nama yang pernah tercatat sebagai presiden komisaris adalah Weno Aulia, politikus Partai Golkar dan putra Hasan Basri Durin.

Hasan menjabat Gubernur Sumatra Barat selama dua periode, 1987–1997. Setelah itu, ia menjadi Menteri Negara Agraria–kini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Sejumlah anak perusahaan Incasi Raya memperoleh HGU ketika Hasan masih menjadi gubernur.

Weno mengakui pernah menjadi salah satu pemegang saham PT BPSJ pada 1993–1997, periode yang sama ketika ayahnya menjabat sebagai gubernur. Setelah 1997, ia tak lagi bergelut di industri sawit.

Keterlibatan Weno dengan BPSJ bermula dari sebuah perusahaan yang disebutnya milik grup PT Kongsi Delapan (Kodel). Dalam perjalanannya, BPSJ membeli perusahaan tersebut.

Dari BPSJ, peta itu memperlihatkan jaringan yang lebih luas.

Incasi Raya yang terafiliasi dengan Gunas Group memiliki konsesi perkebunan yang tersebar di berbagai daerah dengan luas lebih dari 80 ribu hektare.

Di dalam jaringan tersebut terdapat pula nama pemilik saham hingga perusahaan cangkang yang pernah disebut dalam Panama Papers. Investigasi global itu mengungkap penggunaan perusahaan lepas pantai (offshore) di negara suaka pajak (tax haven) untuk menyembunyikan kekayaan, menghindari pajak, hingga pencucian uang.

Peta itu belum selesai.

Dari kebun-kebun yang membentang di hulu, jejak sawit bergerak mengikuti tandan buah. Hasil panen keluar dari perkebunan, melewati jalan-jalan pengangkutan, masuk ke pabrik, lalu berubah menjadi minyak dan komoditas lain yang bergerak lebih jauh lagi.

Di Sumatra Barat, sedikitnya empat perusahaan menguasai bagian hilir dari rantai tersebut: PT Wira Inno Mas, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Apical Group Indonesia, dan PT Incasi Raya. Pabrik-pabrik pengolahan kelapa sawit mereka beroperasi di sejumlah wilayah, termasuk Kota Padang.

PT Wira Inno Mas merupakan bagian dari Musim Mas Group, kelompok usaha milik keluarga Bachtiar Karim. Di hulu, Musim Mas memiliki konsesi sawit yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan total 106.732 hektare. Berdasarkan data Forbes, pendapatan tahunan Musim Mas diperkirakan US$8,2 miliar, atau sekitar Rp132 triliun.

Nama Wilmar muncul lagi ketika jejak itu bergerak lebih jauh. PT Wilmar Nabati Indonesia berada di bawah Wilmar International Limited, salah satu grup agribisnis terbesar dunia.

Di Sumatra Barat, sejumlah anak usahanya antara lain PT Permata Hijau Pasaman I, PT Gersindo Masang Plantations, dan PT Agra Masang Plantations. Ketiganya menguasai hampir 20 ribu hektare perkebunan sawit di provinsi ini.

Konsesi-konsesi itu menghubungkan kebun dengan pabrik, dan pabrik dengan pasar yang lebih luas. Secara global, Wilmar tercatat mengelola sekitar 200.000 hektare lahan perkebunan.

Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Singapura itu memiliki kapitalisasi pasar sekitar US$19,26 miliar atau 24,5 miliar dolar Singapura. Jika dikonversikan ke rupiah, nilainya berkisar Rp342,7 triliun.

Dari sana, nama lain muncul. PT Perkebunan Anak Negeri Pasaman dan PT Karya Agung Megah Utama merupakan anak perusahaan KPN Corp, perusahaan sawit yang menguasai hampir 150 ribu hektare lahan di Indonesia. KPN Corp didirikan Martua Sitorus bersama saudaranya, Ganda Sitorus.

PT Karya Agung Megah Utama berada di Agam, wilayah DAS yang juga terkena banjir.

Jejak itu bergerak lagi. PT Apical Group Indonesia membawa peta ke jaringan usaha Royal Golden Eagle (RGE) milik Sukanto Tanoto. Kelompok usaha tersebut memiliki perkebunan dan jaringan bisnis sawit seluas 166.706 hektare—lebih dari dua kali luas Singapura.

Nilai total aset yang dikelola RGE diperkirakan melampaui US$35 miliar hingga US$40 miliar, atau sekitar Rp560 triliun hingga Rp640 triliun.

Konglomerasi lain mengisi lanskap sawit Sumatra Barat. Bakrie Group hadir melalui PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk. Perusahaan milik keluarga Bakrie itu menguasai sekitar 10 ribu hektare lahan di Sumatra Barat. Di berbagai wilayah Indonesia, konsesinya mencapai 50 ribu hektare.

Perusahaan lain yang terafiliasi dengan Bakrie Group adalah PT Citalaras Cipta Indonesia. Korporasi itu menguasai sekitar 4.000 hektare lahan dan masuk ke dalam salah satu DAS yang terdampak banjir di Kabupaten Pesisir Selatan.

Di ujung rantai yang panjang itu, sawit tidak selalu berasal dari perkebunan ribuan hektare.

Di Desa Kapa, Pasaman Barat, Syahmiarti mengelola kebun sekitar dua hektare. Sekali transaksi, hasilnya hanya satu hingga dua ton. Saat panen tiba, tandan buah sawit dari kebunnya tidak langsung sampai ke perusahaan.

Tandan-tandan itu lebih dahulu berpindah tangan.

Oki, seorang tengkulak di Desa Air Bangis, menjadi salah satu penghubungnya. Ia tidak langsung membawa sawit ke perusahaan. Muatan dikumpulkannya terlebih dahulu hingga mencapai lima ton, lalu dibawa ke peron.

Di setiap perpindahan, harga berubah.

Jika peron menetapkan harga beli Rp2.800 per kilogram, Oki biasanya membeli dari petani dengan harga sekitar Rp2.100–Rp2.500 per kilogram. Selisih itu masih harus menutup biaya yang muncul sepanjang perjalanan sawit dari kebun menuju peron.

“Keuntungan kami kecil,” ujarnya.

Setelah dari Oki, tandan-tandan itu sampai di peron.

Irul, salah satu pemilik peron di Pasaman Barat, menerima sawit dari para tengkulak. Dari tempatnya, tandan-tandan tersebut kembali bergerak menuju perusahaan.

Ia membeli dari tengkulak sekitar Rp2.800 per kilogram, lalu menjualnya kepada perusahaan sekitar Rp3.100–Rp3.200. Selisih itu masih dipotong biaya angkut, muat, dan operasional lainnya.

Sawit dari kebun petani telah berpindah tangan beberapa kali sebelum mencapai perusahaan. Harga ikut berubah pada setiap perpindahan.

Di ujung perjalanan, jumlahnya tak lagi dihitung dalam satu atau dua ton.

Data Badan Pusat Statistik Sumatra Barat mencatat, sepanjang 2025, ekspor minyak kelapa sawit mencapai 2,27 juta ton dengan nilai US$2,31 miliar. Angka itu setara Rp35,8 triliun hingga Rp36,9 triliun. Dari nilai tersebut, sekitar Rp12 miliar masuk ke kas daerah melalui pajak.

Di balik tandan-tandan yang berpindah dari kebun ke tengkulak, lalu ke peron dan perusahaan, ada tanah tempat pohon-pohon itu tumbuh.

Syahmiarti pernah berhadapan dengan perusahaan karena lahan. Ibu rumah tangga tersebut menjalani proses hukum ketika memperjuangkan tanah ulayat yang masuk dalam konsesi perkebunan PT Permata Hijau Pasaman I, anak usaha Wilmar Group.

Di atas dua hektare kebunnya, Syahmiarti masih menanam dan memanen sawit. Ruang hidup itu bersanding dengan perkebunan perusahaan raksasa.

Di daratan yang sama, alat berat pernah membuka lahan di atas bukit. Sebidang tanah datar kira-kira seluas setengah lapangan sepak bola menjadi lokasi pembangunan kandang ayam, sementara padang golf direncanakan berdiri. Pohon-pohon masih tumbuh di sekelilingnya.

Jalan menuju bagian atas bukit membelah kebun dan membawa kendaraan keluar-masuk kawasan. Permukaannya telah diratakan. Lereng yang dahulu tertutup hutan kini memiliki akses menuju bagian atas bukit.

Di bawah bukit, kebun Noa masih berdiri. Pohon durian, petai, pinang, manggis, sengon, dan meranti-banio yang ditanamnya puluhan tahun lalu tetap tumbuh di atas dua hektare tanah yang tidak ia jual.

Jalan itu terus menanjak.(*)